Jadikan Banten Referensi, Pansus 3 Mulai Kumpulan Materi Raperda Tentang Pedoman Pembiayaan Tahun Jamak

Serang, kalimantannews19.com

Pansus Raperda (rancangan peraturan daerah) Tentang Pedoman Pembiayaan Tahun Jamak DPRD Kalsel mengumpulkan bahan materi untuk penyempurnaan dalam penyusunan dokumen.

Pansus Ranperda pun mendatangi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten. Kamis (6/3/2025).

Ketua Pansus III, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, dipilihnya Provinsi Banten karena di Banten telah dua kali membuat perda pembiayaan tahun jamak.

Also Read:

Banyak Perda yang Belum Berbentuk Pergub, Rais Ruhayat Segera Sampaikan Rekomendasi di Paripurna

Pertama pada tahun 2012 dan kedua 2018, sehingga menurutnya patut ditiru dan menjadi referensi Pansus III DPRD Kalsel dalam penyusunan ranperda dimaksud.

“Ya kita jujur saja, kita tidak mau produk hukum yang kita buat ini akan mempunyai implikasi-implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Sehingga kita meniru dari rule modelnya Banten,” ujar anggota DPR RI tiga periode ini.

Also Read:

Putuskan 2.036 Buah Pokir DPRD Kalsel Akan Sampaikan ke Pemerintah Provinsi

“Mungkin nanti ada justifikasi-justifikasi yang kita harmonisasikan di dalam kesimpulan ranperda yang akan kita putuskan di daerah,” tambah Politisi kawakan Partai Golkar ini seraya berharap materi produk ranperda yang dihasilkan dapat optimal.

Selain itu, Gusti Iskandar juga menyebutkan ranperda ini bertujuan untuk membuatkan payung hukum dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran yang berkesinambungan bagi pelaksanaan proyek strategis daerah yang diperkirakan memerlukan pembiayaan besar dan waktu yang lebih lama.

Also Read:

Peresmian Mako Binda Kalsel, Supian HK : Tingkatkan Efektivitas Intelejen di Kalsel

“Karena kita melihat ke depan itu ada beberapa proyek strategis yang memang ngga bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk memastikan tersediannya anggaran dan dan juga program itu bisa berjalan sesuai yang menjadi harapan dari pemerintahan yang baru terbentuk sehingga perlu ada payung hukumnya yang harus kita buat,” tuturnya.

Sekretaris Bappeda Provinsi Banten Sugeng Hariyadi selain menyambut baik juga merasa mendapat kehormatan sekaligus bangga atas kunjungan Pansus III DPRD Kalsel ke Provinsi Banten yang sudah pernah menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tahun jamak dapat jadi referensi bagi Pansus III DPRD Kalsel.

Also Read:

Pansus 3 DPRD Kalsel Kaji Penyusunan LKPj ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

“Tentu hal yang paling penting adalah ini berkaitan dengan tahapan yang harus dipenuhi dimana semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema tahun jamak harus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku,” ucapnya.

“Mulai dari RPJMD nya harus sudah memuat sebagai sasaran strategis yang harus diwujudkan oleh daerah. Dan itu ditindaklanjuti denga MoU dan nanti akan ada Perda tahun jamak. Dan pesan kami, itu harus berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh stake holder sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.(zul)

Also Read:

Efesiensi Anggaran, Komisi 4 DPRD Kalsel Pastikan Tak Hambat Kepentingan Masyarakat

Pedoman Pembiayaan Tahun Jamak