DPRD Kalsel Evaluasi Pendapatan 16 BLUD Milik Pemerintah Provinsi Kalsel

Banjarmasin, kalimantannews19.com

Bahas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik pemerintah provinsi, Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar rapat gabungan bersama Komisi I, III dan IV. Rabu (8/1/2025).

Di sela rapat, Ketua Komisi II M Yani Helmi mengatakan rapat kerja ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan BLUD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dengan total 16 BLUD yang diundang.

Also Read:

Banyak Perda yang Belum Berbentuk Pergub, Rais Ruhayat Segera Sampaikan Rekomendasi di Paripurna

Selain itu, dewan evaluasi dan menggali informasi terkait kendala apa saja yang menyebabkan mereka tidak mampu mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan.

“Ada beberapa BLUD yang sudah menyampaikan, di antaranya Rumah Sakit Ulin dan juga Rumah Sakit Ansari Saleh. Di kedua rumah sakit ini pendapatan mereka menurut saya cukup bagus karena mencapai target, terutama (RSUD) Ulin,” jelas pria yang akrab disapa Paman Yani.

Also Read:

Putuskan 2.036 Buah Pokir DPRD Kalsel Akan Sampaikan ke Pemerintah Provinsi

Meski begitu, RS Anshari Saleh belum mampu memberikan kenaikan dari tahun sebelumnya dan hanya mampu merealisasikan sebesar 88 persen dari target yang ditetapkan.

“Ada alasan kenapa itu tidak bisa naik. Nah tidak naik ini tentu saja kita di Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan mempertanyakan, sekiranya apa yang menjadi kendala mereka. Memang ini ranahnya Komisi IV dan sudah kita serahkan ke Komisi IV,” ujar Paman Yani.

Also Read:

Peresmian Mako Binda Kalsel, Supian HK : Tingkatkan Efektivitas Intelejen di Kalsel

Paman Yani mengungkapkan satu perkara yang menjadi ganjalan hati tentang penghasilan BLUD rumah sakit di Kalsel sekitar 90 persen lebih diperoleh hasil kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Namun dalam prakteknya, BPJS Kesehatan kerap tidak langsung membayarkan tagihan dari rumah sakit, alias menunggak.

Also Read:

Pansus 3 DPRD Kalsel Kaji Penyusunan LKPj ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

“Ketika ini terhambat, pembayaran 3 bulan saja itu sudah rumah sakit terpontang-panting untuk mencarikan tambal sulamnya. Nah makanya saya berkeinginan untuk bertemu juga dengan rekan-rekan kita di BPJS, ayolah kerjasama yang baik”, pintanya Paman Yani, mengingat BPJS ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengurusi kerjsama dengan rumah sakit yang ada di Kalsel.

Disisi lain, kepada wartawan, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H. Jahrian mengajak agar ikut serta menginformasikan kepada masyarakat beragam layanan dan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing rumah sakit di Kalsel.

Also Read:

Efesiensi Anggaran, Komisi 4 DPRD Kalsel Pastikan Tak Hambat Kepentingan Masyarakat

Khususnya, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berobat sesuai kebutuhannya.

“Promosi itu sangat penting,” jelas Politisi Partai NasDem ini.

16 BLUD yang diundang terdiri dari RSUD Ulin, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Laboratorium Bahan Konstruksi, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UPT Laboratorium Lingkungan, Balai Sertifikasi dan Benih Perkebunan.

Kemudian, Taman Hutan Raya Sultan Adam, UPT Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Pelabuhan Perikanan Batulicin, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kebun Raya Banua, BPAM Banjarbakula dan UPT TPA Banjarbakula.(zr/KN)

Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi