Hargai Pengunduran Diri Paman Birin, MRK: Muhidin Bakal Jadi Gubernur Definitif, Roda Pemerintahan Kalsel Berjalan Normal

kalimantannews19.com/tag/banjarmasin/">Banjarmasin, kalimantannews19.com

Pengunduran diri H Sahbirin Noor dari Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) di respon wakil rakyat di pusat.

Respon datang dari Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (MRK), yang menyatakan menghargai keputusan Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin itu mengundurkan diri dari jabatanya.

Also Read:

DPRD Kalsel Ultimatum 60 Hari Tertibkan Angkutan Tambang di Jalan Umum, Kadishub : Tak Ada Anggaran, Tim Tidak Terpadu Lagi

Terlebih sehari setelah Paman Birin memenangkan praperadilan, dan tercabut dari status tersangka.

“Kita menghargai keputusan Paman Birin mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalsel. Itu adalah hak pribadi beliau,” kata Rifqi, Kamis (14/11/2024).

Dari tata pemerintahan menurutnya, kemarin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan surat keputusan penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Roy Rizali Anwar sebagai Plh Gubernur.

Also Read:

Tuntutan Mahasiswa di Kalsel Akan di Sampaikan ke Rapat DPRD ‘se Indonesia’

Ketua DPP Partai NasDem Korwil Kalsel ini menjelaskan, setelah masa cuti kampanye, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel akan dijabat H Muhidin.

“Kenapa Sekda Provinsi menjadi Plh gubernur? Karena wakil gubernur yang sejatinya menggantikan posisi gubernur masih cuti kampanye hingga 23 November. Per 24 November, Wakil Gubernur Kalsel Pak Haji Muhidin akan menjabat sebagai Plt Gubernur,” jelas Rifqi.

Also Read:

PWI Pusat Anugerahi Gubernur Kalsel H. Muhidin Pena Mas di Puncak HPN 2025

Tak hanya itu, Rifqi menjelaskan, status Plt Gubernur Kalsel yang diemban Muhidin akan berlanjut pada Surat Keputusan Presiden, dan melantik Muhidin menjadi Gubernur Kalsel definitif.

“Sampai dengan Surat Keputusan Presiden keluar, menetapkan Gubernur Kalsel definitif, dan beliau akan dilantik serta diambil sumpah oleh Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” sebutnya.

Also Read:

Sikapi Kabar Paksaan Pengelolaan 306 TPA se-Indonesia, DLH Kalsel masih Tunggu Kabar 

“Jadi saya kira pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI telah melakukan langkah-langkah yang tepat, tidak ada kekosongan kekuasaan. Kita tetap memiliki gubernur dengan Plh dan Plt gubernur, sebelum gubernur definitif, Insya Allah roda pemerintahan di Kalsel akan berjalan normal dan baik,” pungkasnya.(pk/KN)

Also Read:

Fokus Konstruksi 2025, PUPR Kalsel Bina Program Sertifikasi, Pelatihan dan Bimtek