Pembahasan ke 4 Banggar DPRD versus TAPD Terkait RAPBD Kalsel 2025 Rp 11 Triliun
Tim Redaksi
November 27, 2024 9:37 am
.
4 min read
kalimantannews19.com/tag/banjarmasin/">Banjarmasin, kalimantannews19.com
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2025 bernilai Rp 11 triliun lebih yang digodok Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hampir dua pekan ini berlangsung alot.
Pasalnya, terjadi rasionalisasi alokasi anggaran hampir semua rencana kegiatan kerja SKPD yang sudah di programkan, termasuk penyiapan alokasi anggaran untuk “Makan Sehat Gratis” yang dicanangkan pemerintah pusat, senilai ratusan miliar lebih.
Also Read:
Walhasil, kesepakatan yang ditempuh yaitu, pemangkasan anggaran senilai 30 persen pada tiap SKPD dan recofusing untuk membiayai program yang dinilai prioritas.
Pada rapat Banggar ke empat kali, Selasa (26/11/2024) yang berlangsung sejak Pukul 10 Wita pagi hingga Pukul 18 petang, pembahasan belum rampung.
Wakil Ketua I Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo yang memimpin rapat, kepada awak media, menjelaskan, saat ini masih pembahasan mendalam untuk merumuskan alokasi anggaran yang rasional guna mengcover sejumlah kegiatan. Karena ini sudah terprogram dan harus ada yang dikalahkan.
“Program kegiatan pembangunan ini memang ada yang prioritas, lebih prioritas dan prioritas banget, barang kali ya? Tapi dana nya tidak ada. Ini yang membuat kita semua pusing,” kata Kartoyo sedikit bergurau.
Wakil Ketua II DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, lebih tegas menambahkan, rasionalisasi dan refocusing anggaran bukan hanya untuk program makan sehat gratis. Tetapi juga untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(P3K) yang ada di Kalsel yang jumlahnya ribuan dengan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 400 miliar yang jadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
“Nah kalo kita tidak menganggarkan, itu nanti bagaimana nasibnya, kan rata-rata sudah diangkat jadi PNS, itu bagaimana tanggungjawab kita,”
Also Read:
Seandainya cuma mencari nilai 137 miliar, lanjut Alpiya, itu sudah bisa selesai. Karenanya dibawa dan di bahas Banggar. Sebelumnya belum ketemu titik, dan TAPD hanya bisa menyisihkan senilai Rp 200 miliar, sedang yang dibutuhkan sangat banyak.
Nah berputar didalam lanjut Alpiya, salah satunya mungkin ketika program pembangunan masa jabatan akhir gubernur ada visi-misi membangun jembatan Pulau Laut, yang sudah jadi tanggungjawab provinsi dengan kerjasama kabupaten yangmana dalam visi misi itu lima tahun harus selesai.
“Itu juga jadi PR karena Rp 600 miliar harus disiapkan,” pungkas Alpiya.
Terkait komitmen untuk jembatan Pulau Laut, Ketua TAPD Roy Rizali Anwar menjelaskan, arahan pimpinan menyampaikan Rp 1 triliun mengunakan dana APBD. Kemudian Rp 100 masing-masing kabupaten (Kotabaru dan Tanah Bumbu), total yang dibutuhkan Rp 1, 2 triliun, untuk pembangunan bagian pendekatnya.
Sedang bangunan bentang tengah akan diupayakan dan APBN dengan target alokasi pada 2026, jadi satu sisi (bangunan pendekatnya) harus selesai tahun 2025 nanti.
“Itu untuk jembatan tidak ada perda, hanya komitmen perjanjian bersama untuk menyelesaikan jembatan pendekat,” sebut Roy.
Jembatan tidak harus selesai tahun ini. Adapun kebutuhan dana untuk jembatan sebesar Rp 4, 8 triliun lebih, bertahap sampai tahun 2027.
Terkait bahasan rekonstruksi pertitik Rp 50 miliar untuk jalan-jalan pendekat ke arah jembatan Pulau Laut, yang juga jadi sorotan banggar, Roy yang juga Plh gubenur, menjelaskan. Untuk pengaspalan (melapis) jalan lingkungan untuk panjang satu kilometer dimungkinkan bisa dengan dana satu milyar rupiah. Tetapi alokasi jalan-jalan di ruas bebas hambatan nanti diproyeksi untuk mendukung pelabuhan internasional di Mekar Putih.
Sehingga mau tak mau angkutan berat harus melintas dikawasan itu. Karenanya, rekonstruksi jalan di kawasan itu, ada yang untuk jalan masyarakat biasa, dan ada juga yang didesain untuk angkutan berat, dengan total anggaran Rp 480 miliar lebih.
“Jadi beberapa tahun jembatan selesai, juga jalan itu 3 atau 4 tahun selesai,” papar Roy.
Terkait kawasan ekonomi khusus (KEK), Roy juga membeberkan, tahun 2024 ini KEK sudah disetujui.
Adapun kesiapan sarana penunjangnya adalah sampai lima tahun kedepan, dengan prioritasnya membangun jembatan dan pelabuhan.
“Jadi inilah kita harus sinergikan, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan Mekar Putih selesai lima tahun kedepan,” jelas Roy.
Berdasarkan pantauan saat pembahasan, sejumlah SKPD, yang dipangkas anggarannya, diantaranya, Dinas PUPR, Jembatan Wanaraya di Kabupaten Barito Kuala.
Kemudian pembangunan kantor KPU Bawaslu (tidak dianggarkan) dan dinas sumber daya air (SDA).
Kemudian, pembangunan kantor DPRD Kalsel, dinas sosial (program Tagana), Dispora dipangkas senilai Rp 91 miliar lebih dan dinas pendidikan Rp 114 miliar lebih.
Lalu ada biro kesra, dan sejumlah SKPD lainya.
Anggota Banggar H Gusti Iskandar, disela rapat malam itu mengatakan, rasionalisasi anggaran 30 persen dari semua SKPD, berhasil memunculkan angka sebesar Rp 1,4 triliun.
Sedang kebutuhan untuk mendukung program makan sehat bergizi gratis bagi anak sekolah senilai Rp 300 miliar.
Untuk merampungkan pembahasan, banggar dan TAPD masih melanjutkan rapat mulai pukul 20 Wita malam hingga selesai.(pk/KN)
DPRD DPRD DPRD DPRD
Baca Juga
Kami mendeteksi Adblocker di perangkatmu
Iklan Membantu kami untuk meningkatkan kualitas jurnalisme. matikan adsblock untuk mendukung kami
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Paham!