
BANJARBARU, KALIMANTAN NEWS– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus menggenjot pelaksanaan program Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di kawasan kumuh.
Hingga akhir Juli 2025, sebanyak 161 unit rumah telah selesai dibangun dari total target 180 unit yang tersebar di 12 kabupaten/kota se-Kalsel.
“Per akhir Juli, 161 unit rumah sudah rampung 100 persen, sementara 14 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian fisik. Secara keseluruhan, progres fisik telah mencapai 94,87 persen,” ujar Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy, didampingi Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman, Egianti Sariutami, di Banjarbaru, Selasa (5/8/2025).
Meski sedikit meleset dari target penyelesaian akhir Juli, keterlambatan disebut terjadi karena sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti keterbatasan tenaga tukang dan sistem pengerjaan rumah yang dilakukan secara bergantian.
“Upaya percepatan tetap kami dorong melalui koordinasi dengan tim teknis di desa dan kelurahan, serta mengajak warga bergotong royong dalam proses penyelesaian pembangunan,” jelas Mursyidah.
Program PK-RTLH merupakan bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sekaligus penanganan kawasan kumuh di Kalsel.
Tahun ini, target penanganan kawasan kumuh ditetapkan sebesar 43,61 persen dari total wilayah kumuh yang ada.
Selain meningkatkan kualitas hunian, program ini juga menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta mendorong kemandirian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui stimulan hunian yang layak.
“Indikator kekumuhan seperti ketahanan bangunan, kondisi jalan lingkungan, dan sistem drainase menjadi fokus utama. Kami berharap masyarakat penerima bantuan dapat menjaga dan merawat hunian agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menjadi kumuh,” imbuhnya.
Data penerima bantuan berasal dari usulan pemerintah kabupaten/kota yang telah diverifikasi pada 2024 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.
Dari total 180 unit, sebanyak 175 unit telah dicairkan melalui Bansos Tahap I dan II, sedangkan lima unit lainnya mengalami penundaan karena calon penerima meninggal dunia. Penggantian nama calon penerima akan diusulkan melalui APBD-P 2025.
Berdasarkan data baseline tahun 2022, terdapat 2.166 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh Kalsel. Hingga 2025, sebanyak 695 unit telah tertangani.
Tahun ini, Pemprov Kalsel menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 35,09 hektare, termasuk melalui intervensi perbaikan RTLH.
Mursyidah juga menambahkan, setiap pelaksanaan kegiatan PK-RTLH didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrut sejak awal 2025.
Satu TFL bertanggung jawab mendampingi 15–20 penerima bantuan, memberikan edukasi, serta memastikan kualitas dan transparansi pelaksanaan program.
Terkait kelanjutan program, Disperkim Kalsel telah mengusulkan peningkatan jumlah RTLH yang akan ditangani pada 2026.
“Tahun ini total perbaikan RTLH mencapai 1.180 unit, termasuk intervensi di kawasan pasca bencana banjir 2021 dan kawasan kumuh provinsi. Untuk tahun depan, kami harapkan jumlahnya bisa lebih banyak,” pungkasnya.
Melalui program ini, Pemprov Kalsel berharap dapat meningkatkan kualitas permukiman, mengurangi angka kekumuhan, serta mempercepat pencapaian target RPJMD, yakni 78,47 persen kawasan permukiman layak huni pada akhir periode.(mc/zr/KN)