Banggar DPRD Kalsel Desak TAPD Provinsi Dana Rp 105 Miliar Jangan Bangun Toilet, Tapi Untuk Ruang Belajar

BANJARMASIN, KALIMANTAN NEWS – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mendesak Pemerintah Provinsi (Kalsel) dapat menggeser alokasi dana Rp 105 miliar yang diperuntukan bagi pembuatan toilet-toilet sekolah, ke pembangunan ruang-ruang kelas di beberapa sekolah menengah yang masih kekurangan.

Desakan tersebut disampaikan Gusti Iskandar, saat rapat pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kalsel tahun 2025, antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (10/6/2025) petang.

Dalam pembahasan itu, TAPD Prov Kalsel mengungkapkan ada sisa anggaran di dinas pendidikan yang belum tergunakan sebesar Rp 200 miliar, dan dimasukan kedalam APBD-P tahun 2025.

Adapun dana tersebut akan digunakan yaitu Rp 95 miliar untuk belanja pegawai, dan Rp 105 miliar untuk pembangunan toilet di sekolah-sekolah.

Baca Juga

TAPD dan Banggar DPRD Dukung Dana Sekolah Sepak Bola Usia Dini

“Ini dana Rp 105 miliar sangat besar. Saya minta pemerintah provinsi dapat mengalihkan dana ini untuk membangun ruang kelas,” tegasnya.

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar ini mencontohkan, saat ini salah satu sekolah yang kekurangan ruang belajar yaitu SMAN 5 di Kota Banjarbaru.

Disekolah itu, kelas tiga hanya tersedia tiga kelas. Sedang kelas dua ada 5 kelas. jika murid kelas dua naik ke kelas tiga maka akan kekurangan ruangan belajar.

Baca Juga

Revitalisasi Sungai Veteran Tetap Diawasi DPRD Kalsel, Ini 4 Detailnya

“Nah kondisi ini tentu jadi kendala proses pembelajaran. Kalo yang dibangun itu toilet masa mereka harus belajar diruang toilet gitu?” tegas Gusti Iskandar.

Wakil Ketua komisi IV membidangi kesra dan pendidikan ini juga mengingatkan, alokasi dana yang sudah memenuhi mandatory spending itu hendaknya dapat dialokasikan pada kegiatan yang tepat dan dibutuhkan khususnya untuk meningkatkan pembangunan disektor pendidikan.

Berkait pendidikan, Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin, usai rapat menyatakan, sesuai harapan dan keinginan gubernur agar dapat menampung semua siswa/i yang bersekolah dari berbagai tingkatan SMA, SMK dan sekolah khusus sesuai dengan kewenangan provinsi.

Baca Juga

DPRD Kalsel Matangkan Raperda Pengelolaan Tambang, Soroti Pembagian Kewenangan dan Perizinan

“Kami sudah melihat sekolah mana saja yang ruang kelasnya rusak berat dan rusak ringan. Sehingga dari situlah nanti kelihatan dan anggaran itu akan dialokasikan,” sebutnya.

Uniknya, saat ditanya khusus terkait kekurangan ruang belajar di SMA 5? M Syarifuddin menyatakan nanti akan melakukan pengecekan kesekolah tersebut sekaligus menghitung ruang kelas yang memang dibutuhkan.

“Nanti kami akan ngecek dulu dan menghitung berapa ruang untuk kelas satu, kelas dua dan kelas tiga-nya,” pungkasnya.

Baca Juga

Kalsel Siapkan Strategi Hadapi Kemarau 2025, Fokus Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya, Banggar di pimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan TAPD Provinsi Kalsel, dipimpin Muhammad Syarifuddin, dimulai sekitar Pukul 15. 00 Wita dan berakhir Pukul 17. 30.

Rapat pembahasan kedua KUPA PPAS sore itu berjalan cukup lancar, kendati, ada interupsi maupun usulan berkait mekanisme pembahasan, yangmana dua wakil ketua banggar, menginginkan agar fraksi-fraksi di DPRD diberikan salinan LHP Keuangan Pemprov Kalsel tahun 2024, dari BPK RI, sebagai acuan dasar untuk melihat hingga seterusnya melakukan pembahasan APBD Perubahan 2025.(Ipik/KN)

Banggar

Baca Juga

Komisioner KPID 2024-2027 Terpilih, Berikut 7 Nama yang Diumumkan DPRD Kalsel