Dimediasi DPRD Kalsel, Masalah Warga Rantau Bakula dan PT MMI Ternyata Bukan Isu Lingkungan, Perusahaan Kini Fokus Pembebasan Lahan

BANJARMASIN, KALIMANTAN NEWS – Sejumlah tuntutan warga Rantau Bakula kepada perusahaan tambang PT Merge Mining Industri (MMI) di Kabupaten Banjar tampak sudah mulai menemukan titik temu setelah Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) turun tangan dengan memediasi.

UPTD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel menyampaikan hasil uji laboratorium pada Senin (28/7/2025) siang, dalam pertemuan itu juga dihadiri jajaran PT MMI dan perwakilan warga masyarakat.

Dari sampel air, udara dan suara kebisingan yang diambil pada beberapa bulan silam di lokasi areal tambang PT MMI hasilnya dinyatakan masih di bawah ambang batas baku mutu.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Apt. Mustaqimah mengatakan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan menyimpulkan, dampak pertambangan yang dihasilkan tidak melebihi batas baku mutu.

Baca Juga

Desy Oktavia Sari Ajak Santri Pondok Pesantren Tapin Hidupkan Nilai Pancasila Lewat Sosrev

“Dari hasilnya, dari pemeriksaan laboratorium Provinsi Kalsel itu tidak melebihi ambang baku mutu yang sudah ditentukan” ujarnya, usai rapat.

Dengan keluar dan diketahuinya hasil uji lab yang ditunggu-tunggu tersebut, Komisi III DPRD Kalsel pun menyudahi rapat dan selanjutnya memberikan ruang dan waktu di lantai 4 gedung “B” DPRD setempat, kepada kedua belah pihak (PT MMI dan Warga) untuk membahas soal penggantian lahan yang dimasalahkan.

Direktur Utama PT MMI, Yudha Ramon usai rapat dengan warga menyatakan komitmen seriusnya untuk menyelesaikan soal lahan tanah warga.

Baca Juga

Terkendala Pembebasan Lahan, DPRD Kalsel Tinjau Langsung Pengerjaan Jalan Nasional di Handil Bakti Batola

“Memang dari awal ini bukan soal isu lingkungan, tadi sudah diakui semua, bahwa memang ini isunya pembebasan lahan,” katanya.

Karena itu, menurut Yudha Ramon pihak perusahaan pun tetap akan berupaya  menyelesaikan masalah ini dengan tidak merugikan pihak mana pun juga termasuk masyarakat.

Perusahaan lanjut dia, juga membutuhkan lahan dan akan membeli lahan masyarakat yang tentunya dengan harga yang wajar dan surat kepemilikan yang lengkap dan aman.

Baca Juga

Marak Pembalakan Liar, Akses Jalan Alternatif Banjarbaru-Batulicin Disoroti DPRD Kalsel: Cegah Kerusakan Hutan

“Misalnya surat tanah mereka nggak aman lalu mereka jual ke perusahaan, nah nanti masyarakat yang dilaporkan ke polisi, kan kasian masyarakat. Jadi kita mau cari caranya bagaimana agar masyarakat aman, perusahaan aman, dan semua pihak tidak ada yang dirugikan,” terangnya.

Disinggung berapa jumlah? Yudha Ramon menjelaskan sudah ada 8 sertifikat, dan pengajuannya ada 28, dan ternyata dari 18 sertifikat itu ada 28 pihak, yang mana dalam 1 sertifikat itu ada yang 3 keluarga yang mengklaim.

“Ini yang mesti kita beresin dulu, kita cari seperti siap pemiliknya, penghuninya, seperti apa, ada engga sertifikat aslinya seperti itu,” sebutnya

Baca Juga

Percepat Pembentukan CSIRT, Diskominfo Palangkaraya Serap Pengalaman dari Kalsel

Salah satu perwakilan warga RT 04 Rantau Bakula Kabupaten Banjar, Mariadi, menyatakan, bahwa urusan di atas sudah dimulai sejak tahun 2008, namun karena terkendala kondisi covid-19 dan pergantian manajemen perusahaan, maka urusan negosiasi pembebasan lahan ini berlanjut hingga kini.

“Ada sekitar 27 rumah yang minta dibebaskan, tapi kalo suratnya kalo tidak salah ada sekitar 18 atau 19,” terangnya

Mariadi juga mengatakan, saat ini pihak perusahaan masih mempelajari keabsahan surat-surat tanah yang dimiliki warga dan belum masuk ketahap penentuan harga.(zr/pik/KN)

Baca Juga

Pemprov Kalsel Dorong Pengembangan Jahe Merah di Tapin, Targetkan Jadi Komoditas Unggulan Nasional

Rantau Bakula-Rantau Bakula-Rantau Bakula