DPRD Kalsel Terima Aksi Unjuk Rasa IPPI Soal Evaluasi Pemerintah dan Proyek Stadion

BANJARMASIN, KALIMANTAN NEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima aksi unjuk rasa dari massa yang mengatasnamakan Ikatan Putra-Putri Indonesia (IPPI) Kalsel, Senin pagi (7/7/2025).

Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPRD Kalsel atau yang dikenal dengan sebutan “Rumah Banjar”, dan diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Rais Ruhayat, S.H., Sekretaris Komisi I Ilham Nor, S.T., serta Sekretaris Komisi IV Bambang Yanto Permono.

Koordinator aksi, Din Jaya, menyampaikan tiga poin utama dalam orasi mereka.

Pertama, meminta evaluasi terhadap 100 hari kerja Pemerintah Provinsi Kalsel.

Baca Juga

Ketua DPRD Kalsel Harap Perubahan APBD 2025 Diserap Optimal untuk Kepentingan Banua

Kedua, menyoroti rencana pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional di Km 17.

Dan ketiga, mendesak klarifikasi terkait dugaan intervensi kepala daerah dalam pemberian dana hibah kepada OKP, LSM, maupun ormas.

Menanggapi hal tersebut, H. Rais Ruhayat menyampaikan bahwa saat ini Pansus I DPRD Kalsel tengah membahas Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), termasuk regulasi pemberian hibah agar aturan mainnya menjadi jelas dan transparan.

Baca Juga

Kantor Kejati Kalsel yang Baru di Resmikan, Ketua DPRD Kalsel: Meningkatkan Pelayanan Hukum

“Melalui perda ini nanti, semua aturan main akan kita buat agar tidak ada tumpang tindih dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan proyek pembangunan stadion internasional, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono menegaskan bahwa hingga kini proyek tersebut masih dalam tahap kajian awal. Belum ada pengerjaan fisik maupun penggunaan dana APBD.

“Kami pastikan DPRD akan ikut mengawal secara ketat sejak tahap perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pelaksanaan nantinya,” kata Bambang.

Baca Juga

Pendidikan dan Olahraga Prioritas di APBD-P Rp 12 Triliun Lebih, Banggar DPRD Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Dibawah 70 Persen Dari Rp 11,7 Triliun

DPRD Kalsel menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi massa sesuai prosedur yang berlaku dan dalam bingkai pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.(zr/KN)