Kalsel Tertinggi Realisasi Pendapatan APBD se Indonesia

kalimantannews19.com/tag/banjarbaru/">Banjarbaru, kalimantannews19.com

Realisasi capaian pendapatan APBD
Provinsi Kalimantan Selatan (Kasel) tahun 2023 senilai 98 persen menempati urutan pertama tertinggi se Indonesia.

Capaian ini mengungguli tiga daerah lain, yaitu, Provinsi Papua Tengah yang hanya 96,06 persen. DKI Jakarta 95,79 persen), dan DI Yogyakarta (95,58 persen).

Angka tersebut berdasarkan data Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri mencatat, per 15 Desember 2923, yang disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Baca Juga

Percepat Pembentukan CSIRT, Diskominfo Palangkaraya Serap Pengalaman dari Kalsel

Rakor yang dipimpin langsung Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian, itu diikuti Pemerintah Provinsi Kalsel secara virtual dari Banjarbaru.

Bagi daerah yang belum optimal, kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja APBD tahun anggaran 2023.

Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri, realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia pada tahun anggaran 2023 belum terlalu optimal.

Baca Juga

Pemprov Kalsel Dorong Pengembangan Jahe Merah di Tapin, Targetkan Jadi Komoditas Unggulan Nasional

“Angka ini keliru atau bagaimana? ini bulan Desember sudah hampir ditutup kasnya.Tapi wajah serapan anggaran itu, bayangkan kita masih di 72,71 persen seluruhnya (per 15 Desember 2023),” kata Suhajar.

Angka tertinggi ada di angka serapan provinsi 76,59 persen, kabupaten 70,98 persen, dan kota 71,95 persen.

“Saya minta Pak Dirjen Keuda (Bina Keuangan Daerah) ini coba ditindaklanjuti dalam minggu ini. Coba diadakan rakor dengan daerah-daerah yang serapan anggarannya itu rendah sekali, ada masalah apa di daerah untuk dijadikan atensi perbaikan kita dalam menyusun regulasi tahun depan,” ujarnya usai menyebutkan satu persatu pencapaian realisasi APBD di atas.

Baca Juga

Kartoyo Tekan Potensi Lokal dengan Jual Beli Ikan Kering

Dibagian lain, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro juga menyampaikan berdasarkan rilis BPS tanggal 1 Desember 2023, kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota pada Bulan November 2023, 10 Provinsi tertinggi, inflasi gabungan kota per-provinsi (y-o-y) diantaranya, Lampung 4,10%. Maluku utara 3,90%. Bangka Belitung 3,87%. Jambi 3,75%. Sumatera selatan 3,52%. DI Yogyakarta 3,48%. Kepulauan Riau 3,44%. Kalimantan Timur 3,30%. Riau 3,26% dan Jawa Timur 3,24%.

Sementara itu, 10 Provinsi Terendah diantaranya Aceh 1,44%. Papua 1,82%. Kalimantan Barat 2,01%. Sulawesi barat 2,21%. DKI Jakarta 2,33%. Maluku 2,39%. Kalimantan Utara 2,45%. Kalimantan Tengah 2,58%. NTB 2,66% dan Bali 2,77%.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, melalui Kepala Bapenda, Subhan Nor Yaumil didampingi Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Riandy Hidayat menyebutkan, dari data rekapitulasi pendapatan daerah selama 2023 ini, mencatatkan kinerja positif dan diprediksi berhasil mencapai target, bahkan melebihi yang ditetapkan.

Baca Juga

3 Titik Ini Perlu Perbaikan, PUPR Kalsel Didorong Lakukan Perbaikan Jalan Alternatif Banjarbaru-Batulicin

Dari target yang ditetapkan Rp 9,120,875,420,394.00, pihaknya berhasil mencatat penerimaan Rp 9,033,556,864,666.06.

“Alhamdulillah hingga sampai hari ini, sudah capai 99 persen dari target Anggaran Kas Pendapatan (AKP),” kata Subhan.

Pihaknya lanjut Subhan telah mendistribusikan dana bagi hasil ke pemkab dan pemkot untuk triwulan pertama hingga ketiga, sementara untuk triwulan keempat akan dibagikan di awal tahun 2024.

Baca Juga

Kesulitan Pupuk Subsidi dan Kendala Saluran Drainase, Alpiya Rakhman Dapat Aspirasi Warga Desa Sari Mulya

“Untuk penerimaan pajak daerah dari target Rp 3,758,820,546,573.00 hingga hari ini tercapai Rp3,710,150,012,291.03 yang terdiri dari PKB, BBN-KB, P.A.P, PBB-KB serta dari pajak rokok,”terang Subhan.

Sementara untuk retribusi daerah dari target Rp 20,537,603,000.00 sampai saat ini capai Rp19,826,126,716.00 yang terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp 53,249,484,120.00 hingga sekarang Rp52,575,916,048.00.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 685,081,729,980.00 saat ini capai Rp 669,251,648,817.03. Dana transfer daerah Rp 4,560,322,247,721.00 capai Rp 4,549,721,525,154.00.

Lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 42,863,809,000.00 capai Rp 32,031,635,640.00,” papar Subhan. (adpim/pk)