Pemprov Kalsel Akan Terus Optimalkan Koordinasi SKPD Untuk Upaya Pencegahan Korupsi

kalimantannews19.com/tag/banjarbaru/">Banjarbaru, kalimantannews19.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan terus berupaya mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Biarin, melalui Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen diacara Rapat Koordinasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah se-Kalimantan Selatan bersama KPK RI di Command Center, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru Selasa (6/2/2024) pagi.

“Kita akan terus menjalin komunikasi kesetiap daerah, tentang bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dilingkungan pemerintah. Sehingga kedepan kami sudah memiliki strategi dalam pemberantasan korupsi, salah satunya yakni membangun nilai, dan perbaikan sistem,” sebut Akhmad Fydayeen.

Baca Juga

Pendidikan dan Olahraga Prioritas di APBD-P Rp 12 Triliun Lebih, Banggar DPRD Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Dibawah 70 Persen Dari Rp 11,7 Triliun

Karena itu, meminta kepada seluruh SKPD agar terus melakukan pemetaan terhadap isu strategis, dan melakukan langkah-langkah kongkret dalam melakukan upaya pencegahan korupsi dilingkup kerjanya masing-masing.

“Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuh area intervensi, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah akan terus diupayakan agar sesuai target yang ingin dicapai,” sebut lagi.

Untuk diketahui, nilai MCP dari KPK di tahun ini akan lebih ditingkatkan lagi karena di tahun 2023 mencapai 84,73 persen dan itu menurun jika dibandingkan di tahun 2022 mencapai 86 persen.

Baca Juga

TAPD dan Banggar DPRD Dukung Dana Sekolah Sepak Bola Usia Dini

“Sehingga, SKPD agar bisa bersinergi bersama dalam menaikkan angka MCP sebagai upaya pencegahan korupsi guna menuju sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel,” terang Fydayeen.

Pemprov juga mengapresiasi langkah-langkah SKPD yang sudah melakukan upaya terhadap pencegahan korupsi di Kalsel. Ia juga mengajak untuk bersama-sama menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi. (adpim/berli).

Baca Juga

Revitalisasi Sungai Veteran Tetap Diawasi DPRD Kalsel, Ini 4 Detailnya