Pertama di Indonesia, Gubernur Kalsel Dapat Penghargaan Dari Ombudsman RI Atas Komitmen Cegah Maladministrasi dan Pelayanan Publik

BANJAR, KALIMANTAN NEWS – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencegah maladministrasi dan membangun pelayanan publik hingga ke tingkat desa mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan ini menjadi yang pertama kali diberikan di Indonesia, sekaligus menandai terobosan Kalsel dalam menciptakan desa bebas maladministrasi.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, dalam acara Pencanangan Desa Awang Bangkal sebagai Desa Anti Maladministrasi, Kamis (31/7/2025), di Kabupaten Banjar.

Selain penyerahan penghargaan, acara juga diisi dengan penandatanganan maklumat bersama antara Ombudsman RI dan Pemprov Kalsel, sebagai bentuk deklarasi komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik desa.

Baca Juga

Libur Nasional 18 Agustus 2025, Berikut Faktanya

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Kalimantan Selatan dalam pemenuhan pelayanan publik, khususnya di tingkat desa. Ini kolaborasi bersama seluruh elemen daerah,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel), Faried Fakhmansyah, Jumat (1/8/2025).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari upaya kolektif untuk membangun sistem pelayanan yang bebas dari penyimpangan dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Ini menunjukkan bahwa upaya kita dalam menciptakan desa yang bebas dari maladministrasi dan memberikan pelayanan publik yang prima telah diakui,” jelasnya.

Baca Juga

Sinergi Lewat Kunjungan ke MKD DPR RI, Badan Kehormatan DPRD Kalsel: Banyak yang Harus Dipelajari

Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekda Kalsel, M. Syarifuddin, menekankan pentingnya menjaga integritas layanan pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menjadikan Kalimantan Selatan sebagai contoh bagi daerah lain dalam penerapan prinsip pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi.

“Penghargaan ini juga mencerminkan kerja keras seluruh jajaran Pemprov Kalsel dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.(mc/zr/KN)

Baca Juga

Dinilai Tercepat Bahas Perubahan APBD 2025, DPRD Kalsel Raih Apresiasi dari Kemendagri

Indonesia-Gubernur Kalsel