Tingkatkan Inovasi Daerah, Komisi III DPRD Kalsel Sambangi BRIDA Jatim

Jawa Timur, kalimantannews19.com

Dalam upaya peningkatkan inovasi daerah, Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengunjungi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur, Senin (11/12/2023).

Tujuan ke Jatim, karena diketahui Provinsi Jawa Timur (Jatim) adalah gudang dari inovasi pelayanan publik. Sejak tahun 2014 tercatat sebanyak 190 inovasi pelayanan publik dari seluruh pemerintah daerah di Jatim yang masuk ke dalam top inovasi pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pemprov Jatim PP pun secara umum menerima 29 penghargaan top inovasi pelayanan publik.

Sekretaris BRIDA Provinsi Jatim, Juliana Martin, dalam pertemuan bersama rombongan Kalsel ini, menjelaskan, Jawa Timur meluncurkan program Samsat 4.0, karena program ini dinilai sangat memudahkan masyarakat.

Baca Juga

Ajak Gali Sumber Energi Terbarukan, Wagub Hasnuryadi Hadiri Rakor 12 Gubernur Daerah Penghasil SDA

“Sekarang masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor jauh lebih ringan. Sekarang cukup membayar di mini market saja. Tidak perlu ke Samsat atau ke Samkel,” kata Juliana Martin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, tingginya partisipasi pemda, menunjukkan Jawa Timur telah membina invosinya dengan baik.

Inovasi pelayanan publik adalah salah satu metode dalam proses reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga

Konsultasikan Hasil Evaluasi Raperd RPJMD 2025–2029, Pansus III DPRD Kalsel Datangi Bina Bangda Kemendagri

Pimpinan rombongan, Gusti Abidinsyah. S. menanggapi, punish and reward atau penghargaan kepada setiap SKPD atau UPTD dapat mendorong kinerja dalam melahirkan inovasi baru terutama pada pelayanan masyarakat.

“Itu yang akan kita tingkatkan di Banua (sebutan daerah Kalsel). Bagaimanapun juga, adanya hasil inovasi sangat membantu baik untuk UPTD atau SKPD-nya itu sendiri maupun masyarakat,” ucapnya.

Sekretaris komisi membidangi infrastruktur dan pembangunan ini menambahkan, sistem birokrasi adalah solusi pengelolaan pelayanan publik. Dia mengajak untuk merubah paradigma yang sudah ada dengan mengembalikan birokrasi sebagai solusi.(zul).

Baca Juga

Pansus II DPRD Kalsel Pelajari Strategi Ketahanan Pangan Nasional ke Badan Pangan Nasional RI