Fokus Pendidikan Inklusif untuk Keluarga Miskin, Sekolah Raykat Sasar 53 Titik Prioritas, 200 Titik Tambahan Masih Dalam Survei

JAKARTA, KALIMANTAN NEWS – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama kelompok masyarakat yang tergolong dalam Desil 1.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang matang guna menjamin keberhasilan program tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa pada tahun ini, program Sekolah Rakyat akan digelar di 53 titik prioritas yang telah ditetapkan.

“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada,” ujar Gus Ipul kepada awak media usai rapat.

Baca Juga

Tes Gelombang Pertama PMB Uniska Diikuti 3.374 Calon Mahasiswa Baru

Presiden juga menegaskan pentingnya proses rekrutmen siswa yang selektif dan tepat sasaran.

“Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” lanjut Gus Ipul.

Selain pelaksanaan di 53 lokasi awal, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat tambahan di 200 titik lain yang saat ini tengah dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca Juga

Teken Prasasti Gedung Baru Uniska, Gubernur Kalsel: Manfaatkan Sebagai Rumah Ilmu

Titik-titik tersebut difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta kesiapan lahan yang memadai.

Dari sisi pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa proses rekrutmen tenaga pengajar akan dilakukan secara terintegrasi untuk tiga kategori: guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan.

Baca Juga

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Panggil Kepala SMAN 1 Sungai Tabuk, Desak Sanksi Tegas Terkait Perpisahan di Tempat Hiburan Malam

Proses ini akan menggunakan skema rekrutmen melalui guru ASN maupun guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia juga menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel dengan pendekatan sistem multi-entry, multi-exit, yang memungkinkan siswa menyesuaikan waktu masuk dan penyelesaian studi berdasarkan kesiapan dan latar belakang pendidikan masing-masing.

Baca Juga

Pro Kontra Pendidikan Disiplin Militer ala Dedi Mulyadi: Penganan Siswa Nakal Cukup Pendekatan Psikologi Dengan Guru BK?

“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan contoh nyata penerapan kebijakan berbasis data atau evidence-based policy.

BPS mendukung penuh melalui penyediaan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digunakan untuk memetakan lokasi prioritas program.

Baca Juga

Baru Dilantik, Rektor Uniska Dorong Pengembangan SDM Dosen Melalui Studi S3

“Ini sudah kami lihat bahwa di 53 Sekolah Rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos, itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah,” terang Amalia.

“Sehingga dengan demikian nanti Sekolah Rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah,” jelas Amalia.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan data yang akurat, pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui penyediaan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.(BPMI Setpres/zr/KN)

Editor: Ipik G

Klik di sini: Saluran Whatsapp