Ketua BP Perda DPRD Kalsel Sebut Setiap Perda yang Lahir Harus Sejalan dengan Kepentingan Masyarakat

Jakarta, kalimantannews19.com

Ketua Badan Pembentukan Perda (BP-Perda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Iskandar Sukma Alamsyah berkomitmen agar Rancangan Perda yang dibuat, selalu memikirkan asas kebermanfaatan bagi masyarakat.

Hal itu ia sampaikan ketika rombongan Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), dan BP-Perda melakukan studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin, (9/12/2024) pagi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Kartoyo, S.M.

Also Read:

Tolak Revisi UU TNI, Aspirasi Kalsel Sudah Sampai ke DPR RI

Lebih lanjut, Gusti Iskandar mengatakan selaku anggota DPRD Provinsi Kalsel yang sekaligus menjadi ketua BP-Perda, dirinya ingin mengetahui alur dan penganggaran penyusunan Raperda di DKI Jakarta. Hal ini menjadi penting, ujar Gusti Iskandar agar kinerja legislasi mereka menjadi semakin baik.

“Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di kita ini tidak hanya mementingkan kuantitas atau semata-mata untuk mengejar target belaka. Namun juga harus sesuai dengan nafas dan denyut nadi kepentingan masyarakat, sehingga melahirkan Raperda yang berkualitas,” ujar Gusti Iskandar.

Also Read:

Rekomendasi LKPj Berkualitas, Pansus 4 DPRD Kalsel Gali Masukan ke DPRD DKI, Jakarta Tak Gunakan Pansus Cukup di Komisi

Hal tersebut juga sejalan dengan harapan H. Kartoyo, dirinya berharap mendapat banyak masukan dalam studi komparasi di DPRD yang menurutnya menjadi banyak rujukan sejumlah DPRD di berbagai daerah untuk belajar dan menggali informasi terkait kedewanan.

Rombongan dari perwakilan rakyat “Rumah Banjar” itu, diterima langsung oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli atau yang lebih dikenal dengan sebutan MTZ tersebut. Dirinya mengapresiasi kedatangan DPRD Provinsi Kalsel dalam rangka bersilaturahmi dan saling sharing berbagi pendapat.

Also Read:

Pansus II DPRD Kalsel kunjungi Yogyakarta untuk Bahas Pengelolaan Ekonomi dan LKPJ

“Tersanjung sekali dikunjungi oleh DPRD yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meskipun Jakarta tidak lagi IKN, tapi kami tetap optimis Jakarta tetap jadi kota global dan menjadi pusat perekonomian nasional,” pungkas MTZ.(zr/KN)

BP Perda BP Perda BP Perda BP Perda

Also Read:

Tok! Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1446 H Jatuh Pada 31 Maret 2025