Komisi III DPRD Kalsel Datangi Disperkimtan Kalteng, Perjuangkan Peningkatan Pagu Perbaikan RTLH

Palangkaraya, kalimantannews19.com

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kunjungan kerja dilakukan ke Disperkimtan Kalteng untuk membahas pengelolaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalteng, Selasa (5/11/2024) pagi.

Also Read:

3 Titik Ini Perlu Perbaikan, PUPR Kalsel Didorong Lakukan Perbaikan Jalan Alternatif Banjarbaru-Batulicin

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm. Dirinya mengatakan salah satu informasi yang menjadi sorotannya dalam pertemuan ini yakni terkait pagu anggaran pembangunan rumah layak huni (RLH) di Provinsi Kalteng sebesar 30 juta rupiah per-unitnya.

“Kalo kita di Kalsel hanya 20 juta, mungkin hal itulah yang akan kita bahas nantinya di Komisi III dengan Disperkim Kalsel terkait dengan hal tersebut, apakah memang bisa ditingkatkan untuk di 30 juta, sehingga bisa kita tambahkan dengan sanitasi ya yang sesuai dengan permintaan Disperkim,” tuturnya.

Also Read:

Kesulitan Pupuk Subsidi dan Kendala Saluran Drainase, Alpiya Rakhman Dapat Aspirasi Warga Desa Sari Mulya

Mustaqimah dan komisinya berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan pagu tersebut, mengingat RLH sendiri harus memenuhi kriteria tertentu.

Misalnya, aspek ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses sanitasi layak, akses air minum layak pencahayaan dan penghawaan, serta keamanan bermukim. Banyaknya kriteria, pihaknya memahami tentu harus diimbangi dengan pagu anggaran yang sesuai.

Also Read:

Abrasi Sungai Amandit, 7 Rumah di Desa Panggungan HSS Mengalami Rusak, Ini Solusi Wakil Ketua DPRD Kalsel

Plt Kepala Disperkimtan Provinsi Kalteng, Andi Arsyad, S.T., yang menyambut langsung kedatangan wakil rakyat dari Kalsel mengatakan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, pihaknya telah melaksanakan perbaikan 16.658 unit RTLH di Kalteng, dan menurutnya pencapaian tersebut termasuk yang masih sangat minim.

Lebih lanjut Andi mengatakan, untuk menindaklanjuti permasalahan RTLH ini selain berkomunikasi terkait anggaran dengan DPRD Provinsi Kalteng, pihaknya juga telah meminta dukungan dari pemerintah pusat yakni DPR RI serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.(zr/KN)

Also Read:

Warga Desa Teluk Kepayang Sulit Dapat Gas Subsidi, Alpiya Rakhman Janji Atasi Kelangkaan Gas: Lapor Jika Menemukan Praktik Penimbunan!

DPRD Kalsel-DPRD Kalsel

Also Read:

Atasi Banjir di Banua, Gubernur Kalsel Usulkan Bantuan Modifikasi Cuaca