Fokus Pendidikan Inklusif untuk Keluarga Miskin, Sekolah Raykat Sasar 53 Titik Prioritas, 200 Titik Tambahan Masih Dalam Survei

Proses ini akan menggunakan skema rekrutmen melalui guru ASN maupun guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia juga menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel dengan pendekatan sistem multi-entry, multi-exit, yang memungkinkan siswa menyesuaikan waktu masuk dan penyelesaian studi berdasarkan kesiapan dan latar belakang pendidikan masing-masing.

“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya,” tambahnya.

Baca Juga

Tes Gelombang Pertama PMB Uniska Diikuti 3.374 Calon Mahasiswa Baru

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan contoh nyata penerapan kebijakan berbasis data atau evidence-based policy.

BPS mendukung penuh melalui penyediaan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digunakan untuk memetakan lokasi prioritas program.

“Ini sudah kami lihat bahwa di 53 Sekolah Rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos, itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah,” terang Amalia.

Baca Juga

Teken Prasasti Gedung Baru Uniska, Gubernur Kalsel: Manfaatkan Sebagai Rumah Ilmu

“Sehingga dengan demikian nanti Sekolah Rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah,” jelas Amalia.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan data yang akurat, pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui penyediaan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.(BPMI Setpres/zr/KN)

Editor: Ipik G

Baca Juga

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Panggil Kepala SMAN 1 Sungai Tabuk, Desak Sanksi Tegas Terkait Perpisahan di Tempat Hiburan Malam

Klik di sini: Saluran Whatsapp

Baca Juga

Pro Kontra Pendidikan Disiplin Militer ala Dedi Mulyadi: Penganan Siswa Nakal Cukup Pendekatan Psikologi Dengan Guru BK?