Komisi III DPRD Kalsel Kaji Program Rehabilitasi RTLH, dan Mitigasi Bencana

Surabaya, kalimantannews19.com

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya memperdalam program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk kesejahteraan masyarakat Banua (sebutan daerah Kalsel) dalam berbagai aspek, termasuk dalam mitigasi bencana dan lainnya.

Seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, Kalsel rentan terhadap bencana alam seperti banjir. Rumah yang dibangun atau direnovasi dengan standar yang lebih baik dapat lebih tahan terhadap bencana, sehingga mengurangi kerugian dan kerusakan di masa depan.

Also Read:

Banyak Perda yang Belum Berbentuk Pergub, Rais Ruhayat Segera Sampaikan Rekomendasi di Paripurna

Untuk itu, Komisi III DPRD Provinsi Kalsel mengkaji hal tersebut ke berbagai daerah yang dianggap sukses dalam program RTLH, salah satunya ke DPRD Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

“Alhamdulillah, dari pertemuan ini kami mendapat banyak masukan-masukan dari bagaimana Kota Surabaya ini mempercepat pencapaian target dengan memperkuat fungsi pengawasan, nanti kami juga mencoba mendorong bisa menganggarkan lebih untuk per satu buah rumah, agar bisa dilengkapi dengan sanitasinya,”ujar
Sekretaris Komisi III H Gusti Abidinsyah, yang memimpin rombongan, Selasa (11/6/2024).

Also Read:

Putuskan 2.036 Buah Pokir DPRD Kalsel Akan Sampaikan ke Pemerintah Provinsi

Rombongan Komisi III diterima anggota Fraksi golkar, Akmarawita Kadir, mengatakan di Surabaya ini sendiri, diberikan nama program yaitu Tutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni yang sudah lama dilaksanakan dan terus berjalan.

“Di Surabaya sendiri, Alhamdulillah lancar. Jadi rata-rata setiap tahun 1000 sekian unit. Namun masih kurang karena masih banyak yang membutuhkan jadinya pemerintah kota bekerjasama dengan pemerintah pusat agar lebih efektif pelaksanaannya” pungkas Kadir.(pik)

Also Read:

Peresmian Mako Binda Kalsel, Supian HK : Tingkatkan Efektivitas Intelejen di Kalsel

Also Read:

Pansus 3 DPRD Kalsel Kaji Penyusunan LKPj ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta