Mustohir Arifin Minta SKPD Lebih Aktif Awasi Standarisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

BANJARBARU, KALIMANTAN NEWS – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Mustohir Arifin hadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, Selasa (11/2/2025) di Banjarbaru.

FPD 2025 kali ini selain bertujuan untuk menyusun draf rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel dan isu strategis Renstra (rencana strategis) SKPD Tahun 2015-2029 juuga sebagai upaya koordinasi sekaligus sinkronisasi perencanaan program 5 (lima) tahun ke depan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa H. Imus selain memberikan apresiasi juga turut mencermati dan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan isu strategis yang patut mendapat perhatian dari SKPD terkait.

Agar kemudian, lebih aktif turun kelapangan untuk melakukan pengawasan terhadap standarisasi perumahan dan kawasan permukiman, seperti ketersediaan infrastruktur perumahan yang memadai, jalan lingkungan yang beraspal dan ketersediaan jaringan air bersih.

Also Read:

Dukung PSU Banjarbaru, Response Cepat 113 Ajak Warga ke TPS, Polda Kalsel Perkuat Pengamanan

“Komisi III mencermati dilapangan, kita ingin agar SKPD terkait lebih aktif dilapangan untuk mencek keadaan dilapangan, standar-standar perumahan-perumahan permukiman,” ujarnya.

“Misalnya seperti perumahan subsidi yang sering terjadi kita lihat rumahnya sudah selesai tapi jalannya masih belum di aspal dan ada juga beberapa perumahan yang terjadi saya lihat banyak tidak memenuhi standar, seperti (fasilitas) air belum ada dan lain-lain,” ucapnya lagi.

Also Read:

Tak Punya Pembuangan, Sampah di Banjarmasin Numpuk dan Kotor, Mushaffa Zakir: Sejak 2022 Sudah Diingatkan, Tapi Pemko Tak Lakukan

Politisi yang berada di bidang pembangunan dan infrastruktur ini berharap kepada SKPD terkait agar bisa melakukan pengawasan lebih terhadap para developer atau pengembang yang belum memenuhi standar perumahan yang layak huni.

“Kita harap dinas terkait ini bisa memberikan penekanan kepada developer agar standar-standar yang harus menjadi tanggungjawab develorper bisa terpenuhi, jelas H. Imus.

Also Read:

Terbaring di RS, Wali Kota Banjarmasin Sempatkan Beri Instruksi Penanganan Sampah

Sebelumnya Kadis Perkim Provinsi Kalsel Musyidah Aminy menyampaikan bahwa FPD sebagai sarana untuk sinkronisasi urusan pemerintahan daerah untuk mengidentifikasikan dan menyepakati program kegiatan sesuai tupoksi dan kewenangan Disperkim Provinsi Kalsel.

Kemudian disinergikan dengan RPJMD Pemerintah Pusat dan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalsel.

Also Read:

Remaja 14 Tahun Tinggal Sebatang Kara, Wagub Kalsel Minta Masyarakat Sekitar Juga Beri Dukungan Moral

Dirinya berharap, melalui forum ini mampu melahirkan gagasan-gagasan solutif yang efektif dan partisipatif sehingga dapat tercapai proses perencanaan pembangunan yang semakin berkualitas seperti yang tertuang dalam arah kebijakan dan strategis, yaitu salah satunya menjamin pembangunan hunian berkualitas di wilayah Kalsel.(zr/KN)

Also Read:

Sasar Panti Jompo, Desy Oktavia Sari Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial