Tak Punya Pembuangan, Sampah di Banjarmasin Numpuk dan Kotor, Mushaffa Zakir: Sejak 2022 Sudah Diingatkan, Tapi Pemko Tak Lakukan

BANJARMASIN, KALIMANTAN NEWS – Di samping upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, kurangnya prasarana, alias tak punya tempat pembuangan sampah (TPS) tingkat kota menjadi faktor utama penyebab meningkatnya gundukan sampah kotor yang terlihat di sudut-sudut kota Banjarmasin belakangan ini.

Fakta tersebut berlangsung beberapa hari pasca ditutupnya TPS Basirih oleh pemerintah pusat bulan lalu. Ini membuat para petugas sampah kesulitan membuang limbah-limbah tersebut.

Akibat kondisi ini, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Mushaffa Zakir memantik serius. Hingga ia pun meminta keterangan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel saat rapat pertemuan di DPRD Provinsi, Selasa (8/4/2025) petang.

“Meski hari ini rapat kami agendanya membahas LKPj APBD 2024, tapi kami sempatkan menanyakan dan meminta peran DHL yang membawahi UPT pengelolaan sampah di TPS regional Banjarbakula, khususnya terkait sampah dari Banjarmasin,” kata dia.

Also Read:

Dukung PSU Banjarbaru, Response Cepat 113 Ajak Warga ke TPS, Polda Kalsel Perkuat Pengamanan

Anggota komisi membidangi infrastruktur, pembangunan dan lingkungan hidup ini mengakui bahwa memang saat ini Banjarmasin tidak memiliki TPS.

Kendati begitu, karena mematuhi instruksi kementerian lingkungan hidup, maka penanganan jangka pendeknya, Banjarmasin pun mendapat keistimewaan untuk mengirim sampah ke TPS regional, yaitu dari semula kuota 105 ton perhari dinaikan jadi 200 hingga 300 ton perhari, bahkan boleh sampai 400 ton.

Also Read:

Terbaring di RS, Wali Kota Banjarmasin Sempatkan Beri Instruksi Penanganan Sampah

Namun berdasarkan keterangan DLH, Anggota DPRD Provinsi dari Daerah pemilihan (Dapil) Banjamasin ini menjelaskan faktor teknis juga jadi kendala sulit hingga terjadi penumpukan sampah-sampah ini.

Karena untuk mengangkut sampah tersebut dibutuhkan biaya Rp 65.000/ton atau rata-rata 1 unit truk pengangkut Rp 1.500.000, sekali angkut.

Also Read:

Remaja 14 Tahun Tinggal Sebatang Kara, Wagub Kalsel Minta Masyarakat Sekitar Juga Beri Dukungan Moral

“Faktor teknis ini juga jadi kendala, karena untuk mengangkut dibutuhkan armada lebih dan saat ini Banjarmasin masih ada tunggakan karena UPT TPS regional ini bentuknya BLUD,” terang Mushaffa Zakir.

Disinggung seharusnya, Pemko Banjarmasin sudah memikirkan jauh-jauh hari sebelumnya punya TPS cadangan karena Pemko juga memiliki kemampuan soal lahan tanah sehingga tidak terjadi hal seperti saat ini.

Also Read:

Sasar Panti Jompo, Desy Oktavia Sari Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial