
PKPA secara gamblang menolak kebijakan Pemprov Jawa Barat dengan mengirim anak-anak ke barak militer.
Alasannya, militeristik terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau latar belakang sosial bermasalah tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
“Yakni, kegagalan sistem pengasuhan di tingkat kelurga dan minimnya intervensi berbasis perlindungan anak di tingkat lokal,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan PKPA, dilansir dari Antara.
Selain itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat menilai program itu kurang tepat karena telah tersedia mekanisme baku dalam penanganan kenakalan yakni dengan guru-guru bimbingan konseling (BK).
Senada dengan Atip, anggota Kehormatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menambahkan pendekatan psikologi melalui guru BK bakal mengubah perilaku siswa.
Sebab menurut Heru, kenakalan siswa terjadi bukan karena faktor tunggal, melainkan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keluarga dan sekolah.(zr/KN)
Editor: Ipik G
Iklan Membantu kami untuk meningkatkan kualitas jurnalisme. matikan adsblock untuk mendukung kami
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Paham!