Sidang Perdana Kasus OTT KPK di PUPR Digelar PN Banjarmasin

Banjarmasin, kalimantannews19.com

Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, menggelar sidang perdana terhadap dua kontraktor yaitu Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 silam.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di gelar Kamis ( 2/1/2025)  dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono Riza Adrianto, beranggotakan Indra Mainanta dan Arif Winarno.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Meyer Volmar Simanjuntak dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Also Read:

Kejari Banjarmasin Musnahkan Narkotika hingga Senjata Api

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Kenapa dua pasal diajukan, karena memang mereka erat kaitannya, maka dikenakan juga jo 55 turut serta bersama- sama memberikan uang suap untuk mendapatkan proyek pekerjaan di PUPR Kalsel,” katanya.

Also Read:

Diduga Jual Pertalite Tak Sesuai HET, Ditreskrimsus Polda Kalsel Amankan Operator dan Pelangsir SPBU

Terkait barang bukti yang hanya Rp 1 miliar dalam persidangan, padahal dalam OTT ada Rp 13 miliar, Meyer menjelaskan, persidangan ini sidang pemberian suap, kedua orang ini didalam berkas yang kami teliti memberikan Rp 1 miliar serta beberapa ratus juta terkait proyek itu. Sehingga yang sekarang kami limpah terhadap dua orang itu Rp 1 miliar saja.

“Mengenai barang bukti saat konferensi pers tentu saja masih berjalan, diikuti saja perkembangannya. Karena masih ada kegiatan penyidikan di perkara penerimanya, ini baru fokus kepemberian suapnya,” terannya.

Also Read:

Saksi Mengakui Penyerahan Uang Suap Rp 1 Miliar di Kasus Dinas PUPR Kalsel

Menanggapi dakwaan JPU KPK, kuasa hukum Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi yaitu Maju Posko Simbolon dari HPS Lawyer menyatakan keberatan dan menolak dakwaan tersebut. Karena menurutnya cacat formil.

“Kami telah menyampaikan eksepsi (keberatan) atas dakwaan. Yang pokoknya surat dakwaan itu mohon dibatalkan demi hukum. Karena kami memang melihat ada penyimpangan dari segi formil,” jelasnya.

Also Read:

Terungkap! Ternyata Ini Motif Oknum TNI AL Habisi Juwita

Maksud penyimpangan formil itu seperti penguraian unsur pasal 5 ayat 1 b tidak sempurna, lanjutnya. Tentunya di situ harus dimuat secara sempurna dalam surat dakwaan, tapi ini tidak.

“Contohnya seperti unsur niat jahat, persekongkolan dari awal seperti apa dan tindak pidana yang seperti apa dilakukan. Jadi hemat kami tidak tepat menerapkan pasal 5 itu,” imbuhnya.

Also Read:

Solidaritas untuk Juwita Terus Mengalir, Rekan BEM di Kampus Usahakan Korban Mendapat Gelar Sarjana

Sidang akan kembali dilanjutkan, Senin 6 Januari 2025 mendatang, dengan agenda tanggapan JPU KPK atas eksepsi yang disampaikan Tim Kuasa Hukum kedua terdakwa.(sat/pk/KN)

Sidang Perdana Sidang Perdana Sidang Perdana