Audiensi Masalah HNSI ke DPRD Kalsel, Komisi II Tegaskan Keberpihakan Kepada Nelayan

Banjarmasin, kalimantannews19.com

Sejumlah masalah diungkapkan nelayan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ke Komisi II DPRD Kalsel. Rabu (15/1/2025).

Wakil Ketua Komisi II, H. Suripno Sumas memimpin audiensi para nelayan yang mengaku tengah menghadapi berbagai persoalan yang tengah di hadapi, khususnya di wilayah Kalsel.

Also Read:

Banyak Perda yang Belum Berbentuk Pergub, Rais Ruhayat Segera Sampaikan Rekomendasi di Paripurna

Misalnya saja, yang diungkapkan perwakilan HNSI terkait kendala utama sekaligus hambatan seperti pendangkalan sungai, keterbatasan bibit dan alat tangkap, kebutuhan rehabilitasi tambak, serta mekanisasi budidaya perikanan.

Selain itu, isu keterbatasan bahan bakar minyak (BBM), pengikisan air laut, penyediaan bahan baku makanan bergizi sebagai program prioritas nasional, dan kebutuhan pembentukan koperasi nelayan juga menjadi sorotan penting.

Also Read:

Putuskan 2.036 Buah Pokir DPRD Kalsel Akan Sampaikan ke Pemerintah Provinsi

Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada nelayan.

H. Suripno Sumas menyatakan pihaknya akan memastikan langkah-langkah strategis diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini.

Also Read:

Peresmian Mako Binda Kalsel, Supian HK : Tingkatkan Efektivitas Intelejen di Kalsel

“Kami memahami betapa pentingnya peran nelayan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Komisi II akan mengawal setiap kebijakan yang mendukung keberlangsungan hidup dan produktifitas mereka,” ujarnya.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga menjadi sorotan utama dalam audiensi ini.

Also Read:

Pansus 3 DPRD Kalsel Kaji Penyusunan LKPj ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Dari 17 SPBN yang ada di Kalsel, jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan nelayan.

Potensi penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum tertentu juga mendapat perhatian serius dari Komisi II.

Also Read:

Efesiensi Anggaran, Komisi 4 DPRD Kalsel Pastikan Tak Hambat Kepentingan Masyarakat

“Kami akan mendorong dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat agar distribusi BBM di SPBN tepat sasaran. Pengendalian terhadap oknum penyalahguna akan menjadi fokus utama kami,” tutup anggota Komisi II DPRD Kalsel, Sadam Husin Nafarin menegaskan.(zr/KN)

Audiensi