DPRD Kalsel Mediatori Rombongan Buruh Terkait UMSP, Kartoyo: Ular Tidak Kekenyangan, Kodok Tak Mati

Banjarmasin, kalimantannews19.com

Rombongan organisasi buruh turut menyampaikan aspirasi terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (11/12/2024).

Organisasi buruh yang mendatangi Rumah Banjar di antaranya DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel.

Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Kartoyo didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Irfan Sayuti, dan Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini dan jajaran.

Also Read:

Banyak Perda yang Belum Berbentuk Pergub, Rais Ruhayat Segera Sampaikan Rekomendasi di Paripurna

Untuk itu, DPRD Kalsel juga turut menghadirkan perwakilan dari Dewan Pengupahan (DP) Provinsi Kalsel dan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel.

Ketua DPD KSPSI, H. Sadin Sasau menyampaikan permasalahan yang saat ini terjadi, DP Provinsi Kalsel tidak menetapkan UMSP Provinsi Kalsel untuk tahun 2025 pada rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2024 lalu.

Also Read:

Putuskan 2.036 Buah Pokir DPRD Kalsel Akan Sampaikan ke Pemerintah Provinsi

Menanggapi itu, dewan selaku fasilitator atau mediator pada pertemuan kali ini berharap UMPS Kalsel 2025 bisa ditetapkan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja serta nilainya tidak merugikan perusahaan.

Kartoyo menekankan pentingnya win-win solution yang diibaratkan pribahasa “Ular tidak kekenyangan, kodok tidak mati.”

Also Read:

Peresmian Mako Binda Kalsel, Supian HK : Tingkatkan Efektivitas Intelejen di Kalsel

Artinya kedua pihak yang ingin menyelesaikan suatu masalah harus punya prinsip saling menguntungkan, dan masing-masing pihak merasa puas atas keputusannya yang diambil.

“Tadi disepakati UMSP itu ditinjau ulang, mekanismenya kita serahkan ke Disnakertrans, Dewan Pengupahan juga harus mempersiapkan dari masing-masing sektoral, kalo kemarin cuman ada dua sektoral, itu adalah pertambangan dan perkebunan, mungkin ada empat lagi nanti nambah,” jelas Kartoyo.

Also Read:

Pansus 3 DPRD Kalsel Kaji Penyusunan LKPj ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

“Empat sektoral itu apa kita tidak tahu, yang jelas itu mereka siapkan dan dibawah koordinasi lagi mungkin rapat kerja atau apa, kemudian ditentukan artinya pihak APINDO pun disitu hadir, jadi artinya pengusaha jangan berat, si buruh kita pekerja kita tidak sakit,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem ini mengatakan untuk angka UMSP sendiri tidak disebutkan berapakah yang diinginkan masing-masing pihak.

Also Read:

Efesiensi Anggaran, Komisi 4 DPRD Kalsel Pastikan Tak Hambat Kepentingan Masyarakat

Seperti diketahui untuk menetapkan UMSP perlu disepakati angkanya, kemudian diajukan ke gubernur untuk akhirnya bisa ditetapkan.(zr/KN)