Efisiensi Anggaran Pada Infrastruktur, Program Normalisasi Sungai Diharapkan Tak Terdampak

BANJARMASIN, KALIMANTAN NEWS- Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah departemen dan lembaga pemerintah.

Tujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini disorot karena dianggap tidak efisien dan kerap tidak tepat sasaran.

Namun, kebijakan yang cukup berdampak pada infrastruktur ini mendapat tanggapan dari Komisi III DPRD Kalsel saat rapat bersama Dinas PUPR Bidang Cipta Karya pada senin (03/03/2025).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt Mustaqimah, S. Farm, M. S.I, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Also Read:

Banyak Perda yang Belum Berbentuk Pergub, Rais Ruhayat Segera Sampaikan Rekomendasi di Paripurna

“Kami mendukung upaya efisiensi anggaran, namun tetap berharap agar program normalisasi sungai tidak terhambat, mengingat dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama petani di daerah terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi III, H. M. Rosehan NB, S.H., juga menekankan pentingnya peningkatan alokasi anggaran guna mempercepat penanggulangan normalisasi sungai di wilayah terdampak banjir.

Also Read:

Putuskan 2.036 Buah Pokir DPRD Kalsel Akan Sampaikan ke Pemerintah Provinsi

“Kami berharap lebih banyak lagi anggarannya agar mempercepat penanggulangan normalisasi sungai di beberapa daerah yang terdampak banjir. Agar warga tidak lagi mengeluh karena banjir. Kami tidak berjanji, tapi kami optimis mencari solusi supaya peningkatan normalisasi, khususnya di daerah Tanah Laut dan Hulu Sungai,” ungkapnya.

Politisin PDIP ini menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan pengalihan anggaran yang tidak terpakai agar bisa mendukung program tersebut.

Also Read:

Peresmian Mako Binda Kalsel, Supian HK : Tingkatkan Efektivitas Intelejen di Kalsel

“Pada rapat berikutnya, kami terus mencari solusi terbaik agar anggaran yang tidak terpakai bisa diambil alih. Sehingga pada saat pelaksanaan, tidak bersinggungan dengan yang lain,” tutupnya.(zr/KN)

Also Read:

Pansus 3 DPRD Kalsel Kaji Penyusunan LKPj ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta