Ketua DPRD Kalsel Ingatkan Perangkat Desa, Hindari Persoalan Hukum Dalam Menjalankan Pemerintahan di Desa

kalimantannews19.com/tag/banjarmasin/">Banjarmasin, kalimantannews19.com

Aparatur desa diharuskan mempunyai wawasan yang lebih tinggi dari masyarakatnya dalam mengelola pemerintahan tingkat desa agar desa semakin berkembang dan maju.

Hal ditekankan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK saat menyampaikan sambutan di acara pembukaan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Babirik, di Hotel G Sign Banjarmasin, Kamis (25/7/2024) malam.

Also Read:

Banyak Perda yang Belum Berbentuk Pergub, Rais Ruhayat Segera Sampaikan Rekomendasi di Paripurna

Supian HK, menyampaikan, kesuksesan pelaksanaan program pembangunan di desa, salah satunya adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan dan berwibawa.

Dalam hal ini lanjutnya, kepala desa beserta jajarannya memegang peranan penting, untuk itulah kegiatan peningkatan kapasitas bagi jajaran perangkat desa ini dilaksanakan.

Also Read:

Putuskan 2.036 Buah Pokir DPRD Kalsel Akan Sampaikan ke Pemerintah Provinsi

“Semakin meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa, baik Kades, Sekdes dan komponen lainnya, maka dapat memperkuat sinergitas dalam proses penyelenggaraan dan pembangunan desa,” ingatnya.

Dihadapan ratusan peserta, Supian HK berharap adanya kegiatan ini para perangkat desa dapat meningkatkan wawasan dan dan memantapkan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan desa.

Also Read:

Peresmian Mako Binda Kalsel, Supian HK : Tingkatkan Efektivitas Intelejen di Kalsel

“Pastikan pemerintahan desa dibawah tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian terlaksana dengan penuh kebanggaan, buat catatan karya yang diingat karena kesan positif, hindari persoalan hukum dalam menjalankan pemerintahan di desa karena semua yang hadir disini adalah ujung tombak keberhasilan pembangunan.” tegasnya.(satria)

Also Read:

Pansus 3 DPRD Kalsel Kaji Penyusunan LKPj ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta