Wacana Pemekaran Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya, DPRD Kalsel Perdalam Informasi ke Kemendagri

JAKARTA, KALIMANTAN NEWS – DPRD Kalsel memperdalam informasi soal wacana pemekaran kabupaten atau daerah otonom baru (DOB) ke pemerintah pusat.

Komisi I yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Jumat (14/2/2025).

Wacana pemekaran tersebut melibatkan dua kabupaten yang ada di wilayah Kalsel.

Pertama, Tanah Kambatang Lima di Kabupaten Kotabaru dan Gambut Raya di Kabupaten Banjar yang disebut-sebut tengah disuarakan masyarakat.

Also Read:

Tolak Revisi UU TNI, Aspirasi Kalsel Sudah Sampai ke DPR RI

Desakan suara masyarakat inilah, ujar H. Kartoyo yang membuat mereka bertandang di Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, di Kemendagri RI.

Melalui proses diskusi bersama Kepala Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II, Agus Salim, S.H., M.A.P. didapatkan informasi bahwa status pengusulan DOB tersebut berstatus moratorium.

Also Read:

Rekomendasi LKPj Berkualitas, Pansus 4 DPRD Kalsel Gali Masukan ke DPRD DKI, Jakarta Tak Gunakan Pansus Cukup di Komisi

Moratorium dalam konteks pemekaran wilayah berarti penundaan atau penghentian sementara kebijakan pembentukan daerah otonom baru.

Yang artinya, selama moratorium berlangsung, usulan pemekaran tidak akan diproses hingga ada keputusan resmi untuk mencabut kebijakan tersebut.

Also Read:

Pansus II DPRD Kalsel kunjungi Yogyakarta untuk Bahas Pengelolaan Ekonomi dan LKPJ

Menanggapi hal tersebut, H. Kartoyo menyampaikan bahwa pihaknya memahami kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat.

Namun, ia juga menegaskan bahwa desakan masyarakat terkait pemekaran Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya harus tetap diperjuangkan.

Also Read:

Tok! Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1446 H Jatuh Pada 31 Maret 2025

“Kami tentu menghormati kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium, tetapi aspirasi masyarakat harus tetap kami kawal. Harapan kami, ada solusi terbaik bagi daerah yang ingin berkembang,” ujar Politisi Nasdem ini.

Pada prinsipnya, lanjut H. Kartoyo, DPRD Provinsi Kalsel akan mendukung apapun yang terbaik bagi masyarakat banua jika memang pemekaran ini merupakan solusi dari banyak persoalan, maka patut untuk didukung.

Also Read:

Hadiri Pelantikan Kepala Daerah, Ketua DPRD Kalsel Harapkan Eksekutif dan Legislatif Terus Bersinergi

“Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari dimekarkannya wilayah ialah setidaknya agar mempermudah pelayanan publik, efisiensi serta efektifitas pemerintahan, pemerataan pembangunan dan infrastruktur dan lain sebagainya,” tutup Kartoyo.(zr/KN/*)